Dalam rangka mewujudkan program pemerintah Republik Indonesia (RI) tentang penatausahaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersih dan transparan serta penyempurnaan sistem pembayaran dengan modernisasi pembayaran APBN secara non-tunai, Jum'at 14 Juni 2019 bertempat di aula rapat Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) antara Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) KC.Bukittinggi.  Penandatanganan PKS ini ditandatangani oleh Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang Bapak Wandayantolis, M.Si dan Area Head Padang PT. Bank Mandiri Bapak Sri Dono Indarto. Penandatanganan PKS ini juga disaksikan oleh Ir. Manat Panggabean (Kepala Seksi Data dan Informasi), Reza Mahdi, ST (Kepala Seksi Observasi) , Darmadi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Diko Revano Umbara (Bendahara Pengeluaran), sedangkan dari pihak PT. Bank Mandiri juga disaksikan oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri KC. Bukittinggi beserta 4 orang staf.

Perjanjian Kerja Sama ini didasari oleh PP 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Adapun tujuan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini adalah :

1. Penyempurnaan Mekanisme Pembayaran
2. Modernisasi Sistem pembayaran APBN secara non-tunai
3. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara
4. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi
5. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai
6. Menurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (UP)